Simpang Siur Kebijakan Pemerintah Terkait Transportasi Roda Dua

samik2

Sumber : KOMPAS.com

 

Dampak dari covid-19 yang dirasakan masyarakat Indonesia bahkan dunia selama beberapa waktu terakhir. Telah berdampak pada sistem ekonomi, transportasi sampai pada berubahnya pola perilaku masyarakat setiap harinya.

Namun, apa jadinya jika ditengah maraknya wabah Covid – 19 kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah justru semakin membuat masyarakat kebingungan. Pasalnya, pejabat pemerintah kerap kali berbeda suara dalam mengambil kebijakan penanganan Covid – 19.

Pada Senin (13/4/2020) Gubernur DKI Jakarta resmi mengeluarkan kebijakan bahwa selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ojek online tidak boleh mengangkut dan membawa penumpang. “Kita meneruskan kebijakan bahwa kendaraan bermotor roda dua bisa untuk angkutan barang secara aplikasi, tapi tidak untuk angkutan penumpang, dan ini akan ditegaskan aturannya,” ucap Anies dalam konferensi pers melalui akun YouTube Pemprov DKI.

Kebijakan tersebut membatasi angkutan kendaraan roda 2 yang hanya diizinkan untuk kegiatan usaha tidak diperbolehkan membawa penumpang kecuali kendaraan pribadi dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Namun beberapa hari setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut, muncul kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Sayangnya, kebijakan Kementrian Perhubungan berbanding terbalik dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, Kementrian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan kebijakan tentang dibolehkannya Ojek Online untuk mengangkut dan membawa penumpang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Protokol kesehatan yang dimaksud meliputi :

1. Aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB.

2. Melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan.

3. Menggunakan masker dan sarung tangan.

4. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

 

Perbedaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian dan Pejabat Pemerintah. Sehingga membingungkan para Kepala Daerah dalam menegakkan aturan. Hal ini juga memunculkan stigma negatif dikalangan masyarakat seakan – akan pemerintah tidak serius dalam mengambil kebijakan penanganan wabah Covid-19.

 

Penulis : Moh. Sami’udin

Pimpinan Redaksi : M. Reza Afrizal

Editor : Rifky Sutanto

Layouter : Moh. Sami’udin

Related Post

Comments are closed.